masukkan script iklan disini
L
METRO — Audiensi terkait rencana pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi dan Penguatan Peran Serta Masyarakat Kota Metro pada 10 September 2026 menghasilkan kesepakatan sementara mengenai lokasi dan keterlibatan unsur Pemerintah Kota Metro.
Dalam audiensi tersebut, disepakati secara sementara bahwa kegiatan akan dilaksanakan di ruang aula Pemerintah Kota Metro, dengan melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah, serta perwakilan masyarakat sipil Kota Metro.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Pencegahan Korupsi sebagai Early Warning System: Memperkuat Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kota Metro”. Berdasarkan hasil koordinasi sebelumnya, kegiatan dijadwalkan pada Kamis, 10 September 2026, dengan Plh. Direktur Ditpermas KPK RI sebagai narasumber utama.
“Alhamdulillah, audiensi tadi telah mencapai kesepakatan sementara. Ini merupakan langkah positif karena kegiatan yang sejak awal kami dorong sebagai ruang edukasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi mendapat respons yang baik dari Pemerintah Kota Metro,” ujar Hendra Apriyanes, inisiator sekaligus penanggung jawab kegiatan.
Menurut Anes, kesepakatan mengenai tempat dan pelibatan unsur pemerintahan tersebut masih akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro. Hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termasuk kebutuhan sarana, undangan, peserta, serta pengaturan teknis lainnya, akan dimatangkan setelah koordinasi lanjutan.
“Setelah ini, untuk hal-hal teknis akan kami lanjutkan melalui koordinasi dengan pihak Sekda. Selanjutnya Ketua Pelaksana, Saudara Heri Setiawan, akan menindaklanjuti kebutuhan teknis bersama pihak-pihak terkait agar seluruh persiapan dapat berjalan dengan baik,” jelas Anes.
Ia menegaskan, kegiatan ini sejak awal diarahkan bukan semata-mata sebagai seremoni, tetapi sebagai ruang bersama untuk membangun pemahaman mengenai pencegahan korupsi, memperkuat integritas tata kelola pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat secara konstruktif dan bertanggung jawab. Dokumen kegiatan juga menempatkan pemerintah, DPRD, masyarakat sipil, dan KPK RI pada fungsi masing-masing dalam membangun ekosistem pencegahan korupsi di Kota Metro.
“Harapan kami sederhana, kegiatan ini benar-benar menjadi ruang dialog yang memberikan manfaat bagi Kota Metro. Pemerintah dan masyarakat tidak ditempatkan berhadap-hadapan, tetapi duduk bersama untuk memahami peran masing-masing dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan pelayanan publik yang semakin baik,” pungkasnya.
Sementara itu, kepastian teknis mengenai pelaksanaan kegiatan akan terus dimatangkan melalui koordinasi antara panitia penyelenggara dan Pemerintah Kota Metro. Hal tersebut sejalan dengan konsep awal kegiatan yang membuka ruang penyesuaian teknis berdasarkan perkembangan dan kebutuhan di lapangan. ( Red / Dha )
