masukkan script iklan disini
Oleh : Yudha Saputra ~ Praktisi Pers
( Pimpinan Redaksi MCTV )
Kota Metro selama ini dikenal sebagai kota pendidikan. Julukan itu lahir karena banyaknya lembaga pendidikan, lingkungan akademik yang berkembang, serta harapan bahwa kota ini mampu mencetak generasi muda yang berkualitas. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, citra tersebut diuji oleh serangkaian peristiwa yang melibatkan pelajar dalam dugaan tindak kriminal.
Dua kasus yang muncul dalam rentang waktu berdekatan menjadi sinyal yang tidak boleh diabaikan.
Pada 2 Agustus 2026, publik dihebohkan oleh dugaan aksi pengeroyokan yang dilakukan sekelompok pelajar dengan gaya yang menyerupai kelompok gangster. Rekaman CCTV dan video yang beredar memicu keresahan masyarakat karena memperlihatkan keberanian pelaku melakukan kekerasan di ruang publik.
Empat hari kemudian, tepatnya 6 Agustus 2026, aparat kepolisian kembali mengamankan seorang pelajar yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka persoalan yang dihadapi tidak lagi sekadar kenakalan remaja, melainkan telah menyentuh ranah kejahatan yang lebih serius.
Kedua peristiwa tersebut memang berbeda. Namun, keduanya menunjukkan satu fakta yang sama: semakin banyak remaja yang berisiko bersentuhan dengan hukum pada usia yang seharusnya dipenuhi proses belajar dan pembentukan karakter.
Yang mengkhawatirkan bukan hanya jumlah kasusnya, melainkan pola yang mulai terlihat. Kekerasan antarremaja, budaya kelompok yang mengedepankan intimidasi, penyalahgunaan media sosial sebagai ruang mencari pengakuan, hingga ancaman peredaran narkotika menjadi tantangan nyata yang dihadapi dunia pendidikan.
Pertanyaannya kemudian, di mana letak persoalannya?
Tidak adil apabila seluruh kesalahan dibebankan kepada sekolah. Guru memiliki keterbatasan karena pengawasan hanya berlangsung selama jam belajar. Tidak tepat pula apabila semua tanggung jawab dilempar kepada orang tua, sebab tantangan pengasuhan di era digital jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu.
Yang terjadi sesungguhnya adalah melemahnya ekosistem pembinaan remaja.
Sebagian anak kehilangan ruang untuk berdialog dengan keluarga. Sebagian lainnya mencari identitas melalui kelompok pergaulan yang keliru. Di sisi lain, media sosial menghadirkan budaya baru yang sering kali mengagungkan kekerasan, keberanian semu, dan popularitas instan. Ketika kontrol keluarga, sekolah, dan lingkungan tidak berjalan seimbang, ruang kosong itu akan diisi oleh pengaruh negatif.
Dalam konteks hukum, aturan sebenarnya sudah cukup jelas. Tindak pidana kekerasan, penyalahgunaan narkotika, maupun perbuatan melawan hukum lainnya tetap memiliki konsekuensi hukum, meskipun pelakunya masih berstatus anak. Sistem Peradilan Pidana Anak memang mengedepankan pembinaan dan keadilan restoratif dalam kondisi tertentu, tetapi bukan berarti pelaku terbebas dari pertanggungjawaban. Status sebagai pelajar bukanlah tameng terhadap hukum.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya mengandalkan penangkapan demi penangkapan. Penegakan hukum memang penting untuk memberikan efek jera, tetapi langkah pencegahan harus menjadi prioritas yang sama besar.
Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, konseling, dan deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa. Orang tua harus kembali membangun komunikasi yang sehat serta lebih aktif mengawasi aktivitas anak, termasuk di ruang digital. Pemerintah daerah dapat memperluas kegiatan positif bagi remaja melalui olahraga, seni, organisasi kepemudaan, dan pelatihan keterampilan agar energi mereka tersalurkan ke arah yang produktif. Aparat penegak hukum juga perlu terus mengedepankan edukasi melalui penyuluhan rutin di sekolah selain menjalankan penindakan terhadap pelaku kejahatan.
Yang tidak kalah penting adalah peran masyarakat. Jangan membiarkan budaya kekerasan dianggap sebagai hal biasa atau sekadar "kenakalan anak". Setiap tanda perubahan perilaku harus menjadi perhatian bersama sebelum berkembang menjadi tindak pidana.
Kota Metro memiliki modal besar sebagai kota pendidikan. Namun, predikat itu hanya akan bermakna apabila mampu melahirkan generasi yang cerdas sekaligus berkarakter. Ketika pelajar mulai akrab dengan kekerasan dan narkotika, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik sekolah, melainkan masa depan sebuah kota.
Peristiwa yang terjadi belakangan ini harus dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar berita harian. Alarm itu sudah berbunyi. Kini, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan langkah bersama untuk memastikan seragam sekolah kembali menjadi simbol harapan, bukan simbol kegagalan menjaga masa depan generasi muda.
