masukkan script iklan disini
Anes: Kepedulian Pemimpin Tidak Selalu Harus Menunggu Sorotan Kamera
METRO — Persoalan sampah sering kali baru menjadi perhatian ketika tumpukannya terlihat dan keluhan masyarakat terdengar. Karena itu, ketika seorang pemimpin memilih turun langsung melihat kondisi lapangan, langkah tersebut patut dibaca sebagai sinyal bahwa persoalan itu mulai mendapat perhatian serius.
Hal itu terlihat dari tinjauan Walikota Metro bersama Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur RSUD A. Yani Kota Metro ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk melihat langsung kondisi dan persoalan pengelolaan sampah. Tinjauan ini penting karena persoalan sampah bukan sekadar kebersihan, tetapi juga menyangkut lingkungan, kesehatan masyarakat, kapasitas pengelolaan, serta kebutuhan penataan sistem sesuai regulasi.
Pengembangan dan pembenahan TPA ke depan perlu dilakukan secara bertahap, terukur, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku. Kehadiran Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD A. Yani juga menunjukkan bahwa persoalan sampah memiliki dimensi kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengelolaannya.
ANES: INI SINYAL POSITIF, TETAPI JANGAN BERHENTI PADA KUNJUNGAN
Pemerhati publik Hendra Apriyanes, yang akrab disapa Anes, mengapresiasi langkah jajaran pemerintah yang turun langsung melihat kondisi TPAS. Menurutnya, ada hal menarik karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa harus menunggu momentum seremonial.
“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Terlepas dari apakah kegiatan ini diagendakan atau tidak, yang penting adalah pemimpin hadir langsung melihat persoalan di lapangan. Tidak semua bentuk kepedulian harus menunggu sorotan kamera,” ujar Anes.
Menurut Anes, keberadaan pemimpin di lokasi persoalan masyarakat memiliki nilai tersendiri. “Ketika seorang pemimpin mau datang dan melihat langsung kondisi di lapangan, itu menunjukkan bahwa ada perhatian. Bagi saya, ini sinyal positif,” katanya.
Namun, Anes mengingatkan agar apresiasi publik tidak berhenti pada sebuah kunjungan. “Turun ke lapangan adalah awal. Setelah itu masyarakat tentu menunggu apa tindak lanjutnya. Apa yang dilihat harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret,” tegasnya.
Ia menilai persoalan sampah membutuhkan penanganan yang tidak instan. “Tidak mungkin semua persoalan selesai dalam satu hari. Yang penting pemerintah mempunyai peta jalan yang jelas, dilakukan bertahap, sesuai regulasi, dan konsisten. Masyarakat juga harus diberi informasi yang terbuka mengenai apa yang sedang dan akan dilakukan,” ujar Anes.
MASYARAKAT TAK PERLU PANIK, TETAPI TETAP HARUS MENGAWASI
Anes mengajak masyarakat melihat persoalan sampah secara proporsional. Menurutnya, masyarakat tidak perlu panik apabila pemerintah telah mengambil langkah penanganan dan pembenahan secara bertahap. Namun, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi dan memastikan setiap kebijakan benar-benar menghasilkan perbaikan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk menangani persoalan ini. Tetapi masyarakat juga jangan pasif. Awasi bersama, beri masukan, dan lihat hasilnya,” katanya.
Menurut Anes, persoalan sampah pada akhirnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Pemerintah harus memperbaiki sistem, tetapi masyarakat juga harus mengubah perilaku. Pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir semuanya saling berkaitan,” ujarnya.
LANGKAH BERTAHAP MENJADI KUNCI
Pemerintah Kota Metro menegaskan bahwa persoalan sampah akan terus menjadi perhatian dan penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada regulasi serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Pendekatan bertahap diperlukan agar pembenahan tidak sekadar menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Bagi masyarakat, yang paling penting bukan sekadar melihat siapa yang datang ke TPAS, tetapi apa yang berubah setelah kunjungan tersebut. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan terletak pada banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan pada seberapa nyata persoalan masyarakat dapat diselesaikan.
Dalam persoalan sampah, masyarakat hanya membutuhkan satu kepastian: pemerintah hadir, bekerja, dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
